1. HOME
  2.   »  
  3. FILM
  4.   »  
  5. ARTIKEL FILM

Sektor Eksibisi Industri Film Indonesia Harus Dibenahi

Angga Rulianto | 18 April 2013 13:00
Jumlah dan penyebaran bioskop di Indonesia dinilai belum mendukung industri film Indonesia.

Muvila.com – Infrastruktur industri film di Indonesia, baik sektor produksi, distribusi dan eksibisi, masih menyimpan banyak persoalan. Hal ini dibahas dalam diskusi bertema "Menata Ulang Infrastruktur Industri Agar Lebih Berpihak pada Perfilman Nasional“, yang diadakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 16 April lalu di Epicentrum Walk, Jakarta.

"Kondisi perfilman Indonesia saat ini memiliki tantangan luar biasa dibandingkan dengan puluhan tahun sebelumnya. Untuk itu, kondisi seperti ini merupakan pekerjaan rumah bersama bagaimana membangkitkan kembali perfilman nasional,” ujar Prof. Dr. HM Ahman Sya, Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Ahman mengakui kementeriannya sedang membenahi infrastruktur industri film demi mengembalikan kejayaan film Indonesia seperti yang terjadi di era '80-an. Selain itu, Kemenparekraf juga mendorong untuk meningkatkan jumlah produksi film lokal sekaligus mutunya.

"Kami optimistis target 100 film di tahun ini akan tercapai, hingga April saja sudah ada 30 judul film,” ungkap Ahman. Pada tahun lalu, ia melanjutkan, jumlah film lokal yang diproduksi mencapai 96 film. Jumlah ini melebihi target awal Kemenparekraf yang sebanyak 86 film.

BIOSKOP TIDAK MERATA

Namun, menurut J.B. Kristanto, pengamat film dan redaktur filmindonesia.or.id yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, peningkatan maupun target jumlah produksi film lokal itu tidak dibarengi dengan hadirnya suasana kompetitif di ranah eksibisi alias perbioskopan dalam negeri. Ia lalu memaparkan data tentang ketimpangan jatah layar antara film nasional dengan film produksi negara lain.

Saat ini terdapat 162 bioskop dengan 721 layar di Indonesia, di mana 82% dimiliki oleh jaringan bioskop 21/XXI, 10% oleh Blitzmegaplex, dan delapan persen sisanya diisi oleh ruang-ruang pemutaran alternatif. "Namun, film nasional baru mengisi kuota 26 persen layar dan 24 persen jam tayang. Sisanya untuk menayangkan film asing," ungkap J.B. Kristanto.

Persebaran lokasi bioskop itu pun tidak merata. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 21 provinsi yang mempunyai bioskop, itu pun terkonsentrasi di 31 kota besar. Kebanyakan bioskop berdiri di Jawa sebanyak 79,63%, 7,41% di Sumatera, 4,94% di Kalimantan, 3.09% di Sulawesi, dan 0,5%-2,5% tersebar di Bali, Kepulauan Riau, Maluku. Ditambahkan J.B. Kristanto, hanya 13% dari penduduk Indonesia atau sekitar 33,5 juta orang yang bisa menikmati nonton film di bioskop.

"Berdasarkan data-data itu, dapat saya analisis bahwa film nasional bisa ditingkatkan dengan sistem peredaran yang lebih baik dari sistem yang sekarang. Serta, tentu kebijakan yang jelas memihak pada film nasional," ujarnya.

Padahal jika melihat regulasi, sebetulnya pemerintah berkewajiban untuk memihak film Indonesia. Menurut Abduh Aziz, produser film dan anggota Dewan Kesenian Jakarta, keberpihakan pemerintah ini bisa ditunjukkan dengan menjadi fasilitator persaingan yang adil, seperti diatur dalam UU No. 33/2009.

"Pemerintah perlu mengawal lingkungan yang adil, harus ada semacam perlindungan terhadap pelaku industri film lokal dari persaingan pasar bebas. Itu sudah domain negara," kata Abduh.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Menimpali soal ketimpangan ini, beberapa pembuat film yang hadir dalam diskusi tersebut kemudian mengutarakan uneg-unegnya. Salah satunya Sheila Timothy, produser film Pintu Terlarang dan Modus Anomali, yang bilang bahwa ketersediaan bioskop yang tak merata dan terbatasnya jumlah layar bagi film Indonesia membuat para sineas harus berjuang keras dalam bersaing dengan film Hollywood maupun non-Hollywood.

"Belum lagi, kesempatan untuk bertahan di bioskop rata-rata film Indonesia adalah dua minggu, waktu yang sangat sempit untuk bisa meraup hasil untuk bisa balik modal," ujar Sheila.

Padahal, menurut Sheila, para pembuat film lebih banyak menyasar penonton-penonton yang ada di daerah-daerah. Maka dari itu, ia berharap dukungan dari pemerintah supaya industri perfilman tidak hanya menjadi infant industry.

"Sebetulnya tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan suplai film di suatu negara, keseimbangan antara art film dan commercial film, bukan tanggung jawab bioskop. Hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya," ungkap Sheila.

Read More

Editor's Pick

Comment

Latest News